Berada di kaki Gunung Lawu, Kabupaten Magetan menyimpan potensi wisata yang menakjubkan. Salah satunya, potensi pariwisata di desa Genilangit yang memiliki suhu udara sangat dingin, mencapai 7 derajat Celcius.
Apabila ragam potensi wisata di Kabupaten Magetan berhasil dibenahi, pemerintah yakin, gerbong lain seperti UKM, industri, maupun bidang lainnya juga akan maju. Tentu, kemajuan ini akan menyerap banyak tenaga kerja.
Bagi Anda yang saat ini tengah mencari pekerjaan di Kabupaten Magetan, ketahui terlebih dahulu besaran gaji UMR Magetan 2023 dan gaji UMK Magetan 2023. Sesuaikah menurut Anda dengan lingkungan yang ada di sana?
Pengertian UMR, UMP, dan UMK
Ketiga istilah tersebut tentu terdengar sangat familiar di telinga masyarakat. Namun apakah Anda benar-benar sudah memahami perbedaannya, karena definisi ketiga kata itu ternyata sedikit berbeda. Berikut penjabaran singkat mengenai definisi UMR, UMK, dan UMP sebelum masuk pada pembahasan gaji UMR Magetan dan gaji UMK Magetan 2023.
1. UMR (Upah Minimum Regional)
Merupakan standar minimum yang digunakan untuk menggaji pekerja di suatu wilayah tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan penghasilan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Tentu saja besarnya UMR akan berbeda di tiap wilayah dikarenakan faktor ekonomi pada setiap daerah juga berbeda.
Perubahan peraturan yang terjadi dikarenakan mengikuti perkembangan zaman agar sistem pemerintahan terus berjalan secara efektif, hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya suatu perombakan. Dalam Kepmenaker No. 226 tahun 2000 makna gaji UMR tidak lagi difungsikan, yang awalnya UMR terbagi menjadi dua tingkatan, kini dinamakan dengan istilah baru yaitu UMP dan UMK.
2. UMP (Upah Minimum Provinsi)
Adalah istilah baru yang sebelumnya telah dikenal dengan sebutan UMR tingkat 1 yaitu besarnya upah minimum pada tingkat provinsi. Hal ini mencakup seluruh area wilayah kota dan kabupaten yang tergabung dalam provinsi terkait.
3. UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)
Jika UMP adalah UMR tingkat 1, maka UMK adalah UMR tingkat 2 yaitu besarnya upah minimum pada tingkat kota/kabupaten. Besarnya upah minimum yang hendak diberikan untuk menggaji pekerja di suatu daerah kota/kabupaten dapat memilih menggunakan pedoman standar UMK dari kota/kabupaten itu sendiri atau menggunakan standar UMP dari naungan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Gaji UMR Trenggalek
Dasar Hukum Penetapan Gaji UMR Magetan 2023
Besaran UMR dan UMK di beberapa wilayah telah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/2020 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur di Indonesia.
Intinya dalam surat tersebut adalah harus ada upaya dari pemerintah setempat untuk memberi perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja dan buruh. Maka, menindaklanjuti hal tersebut, beberapa gubernur termasuk Gubernur Jawa Timur melakukan penyesuaian penetapan Upah Minimum tahun 2023.
Besaran Gaji UMR Magetan 2023
Jika merujuk pada besaran UMR, sejatinya adalah merujuk pada UMR Surabaya. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No 188/538/KPTS/2020 tentang UMK 2023, penetapan UMR Surabaya sebesar Rp 4.300.479. Sehingga, gaji UMR Magetan 2023 adalah Rp 4.300.479.
Besaran Gaji UMK Magetan 2023
Selain mengatur besaran UMR Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengatur besaran UMK (pengupahan 37 daerah lain setingkat kabupaten/kota di Jawa Timur).
Gaji UMK Kabupaten Magetan 2023 sebesar Rp 2.153.062. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 214.741 dibanding tahun sebelumnya, hampir sama dengan kenaikan Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Pasuruan, Trenggalek, Ponorogo, Situbondo, dan Pamekasan.
Baca Juga: Gaji UMR Ponorogo
Tiga Bagian Gaji UMR Magetan
Berdasarkan ketetapan pemerintah No SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, gaji UMR termasuk gaji UMR Magetan 2023 ada tiga bagian.
- Pertama, gaji pokok yang didapat dari aspek tingkatan atau tipe profesi yang disepakati antara perusahaan dan karyawan.
- Kedua, tunjangan tetap yang umumnya diperuntukkan bagi karyawan dan keluarganya
- secara tetap dalam satuan waktu yang sama dengan waktu pembayaran gaji pokok. Misal, tunjangan isteri, tunjangan anak.
- Ketiga, tunjangan tidak tetap yang diperuntukkan bagi karyawan dan keluarganya secara tidak tetap dan dalam satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran gaji pokok. Misal, tunjangan makan kehadiran.
Sanksi Perusahaan Membayar Upah di Bawah Ketentuan
Ketika sudah ada peraturan mengenai kenaikan gaji UMK Kabupaten Magetan 2023 atau orang biasa menyebutnya dengan gaji UMR Magetan 2023, pemerintah setempat tetap memberi kemudahan kepada pelaku bisnis yang ada di Kabupaten Magetan.
Apabila ada perusahaan yang merasa keberatan dengan besaran UMK, maka bisa mengajukan penangguhan dengan mengikuti prosedur yang ada dalam Kepmenakertrans No KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.
Fakta di lapangan, masih banyak perusahaan yang tidak bisa membayar gaji sesuai UMR. Tahun 2020 kemarin, ada sekitar 100 buruh pabrik suatu PT menuntut gaji yang belum dibayarkan pada bulan Maret. Pun, jika dibayar, akan dibayar setengah gaji. Tentu, hal ini sangat tidak fair, walau biaya hidupnya tidak terlalu mahal dan lingkungannya asik untuk tempat tinggal.
Perusahaan harus mengupayakan pemberian gaji minimal sesuai ketentuan UMK. Apabila pemberi kerja sengaja memberi gaji di bawah UMK, maka bisa saja pemerintah memberi sanksi berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.
Sanksi berupa pidana, yaitu kurungan penjara dengan periode tahanan 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000.
Perbedaan UMR, UMP dan UMK
Perihal besarnya gaji UMR Magetan 2022 dan gaji UMK Magetan 2022 yang masih belum dibahas tuntas, ada baiknya Anda membaca beberapa perbedaan terkait UMR, UMP, dan UMK yang sebelumnya sudah dijabarkan definisi dari masing-masing istilah tersebut. Berikut perbedaannya:
1. Pihak yang Menetapkan
Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas surat rekomendasi dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda dengan UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
Dilihat dari sisi jangka waktu peninjauan, berdasarkan Undang-Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merombak beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.
Kebijakan tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besaran gaji UMP paling lama sekitar 60 hari, sedangkan UMK harus disahkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, walau keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Dikarenakan UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang berbeda. Maka secara otomatis ketiga istilah gaji tersebut memiliki masa berlaku yang berbeda pula menurut undang-undang yang mengesahkan.
Secara umum UMP mulai direalisasikan bersamaan instruksi dari pemerintah Provinsi tertanggal 1 November. Sedangkan UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan dalam hal jumlah besaran nominal kenaikan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting diantaranya, kebutuhan hidup layak, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ketetapan Ketenagakerjaan menyebutkan gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perhitungan ini mengacu pada besarnya inflasi ditambah dengan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Ditinjau dari besaran nominal yang berlaku di suatu wilayah tersebut, tiap-tiap daerah memiliki standar minimal yang berbeda. Besaran gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Hal tersebut dikarenakan faktor yang dipakai dalam rumusan perhitungannya.
Itulah pembahasan mengenai gaji UMR Magetan 2023 dan gaji UMK Magetan 2023 yang berhak diterima karyawan. Karyawan adalah bagian dari perusahaan, sehingga perusahaan tidak boleh tutup mata dengan kesejahteraan karyawan. Senyaman-nyamannya tempat tinggal dan semurah-murahnya biaya hidup, hak karyawan tetap harus didapat.
