Inilah Gaji UMR Gunungkidul [Update 2021] Kemnaker

Gaji UMR Gunungkidul – Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibu kota yang bernama Wonosari. Luas Gunungkidul sekitar 46,63% dari luas DIY.

Sejalan dengan wilayahnya yang luas, hampir setengah wilayah DIY, Gunungkidul juga menawarkan ragam potensi perekonomian, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, flora dan fauna, hutan, tambang, industri, serta pariwisata. Namun, apa yang melatarbelakangi mayoritas warga Gunungkidul justru merantau di wilayah lain untuk mencapai kesejahteraan hidup? Apakah dari besaran gaji UMR Gunungkidul yang ditawarkan kepada karyawan tergolong rendah?

Perbedaan UMR dan UMK

Sebelum masuk ke penetapan gaji UMR Gunungkidul 2021 dan gaji UMK Gunungkidul 2021, Anda harus memahami terlebih dahulu perbedaan UMR dan UMK. Karena, walaupun sama-sama upah minimum, ternyata nominal dan latar belakang penetapannya berbeda.

  1. Berdasarkan Definisi

UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan karyawan wilayah provinsi. Penetapannya dilakukan setiap tahun dengan melalui proses yang panjang.

Pertama, perwakilan birokrat, buruh, akademisi, dan pengusaha melaksanakan rapat perumusan UMR. Kedua, membentuk tim survei untuk mencari informasi harga sejumlah kebutuhan hidup para karyawan, pegawai, dan buruh. Ketiga, memperoleh angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

UMK adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan karyawan wilayah kabupaten/kota. Penetapannya dilakukan setiap tahun dengan melalui proses yang panjang. Walau sama-sama ditetapkan oleh gubernur, tetapi masing-masingnya memiliki tingkat UMK berbeda.

Dalam menetapkan UMK, gubernur harus menetapkan gaji dengan nominal yang lebih besar daripada nominal UMR. Namun, apabila di suatu kabupaten/kota belum bisa menetapkan gaji dengan standar UMK, maka pemilik usaha bisa memberikan gaji karyawan dengan menggunakan standar UMR.

  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Menurut ketetapan Permenaker RI tahun 1999, Upah Minimum Regional ada 2 jenis. Pertama UMR tingkat 1 (provinsi). Kedua, UMR tingkat 2 (kabupaten/kota).

Namun, seiring adanya reformasi ulang ke dalam Permenaker No 226 tahun 2000, UMR tingkat 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Sedangkan UMR tingkat 2 menjadi UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

  1. Berdasarkan Penetapan Gaji

Pendapatan karyawan di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan pendapatan karyawan di tingkat kabupaten atau kota sebenarnya sama saja ditetapkan oleh gubernur. Hanya saja, gubernur mendapat masukan dari dewan DPD tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten. Selanjutnya, DPD memiliki wewenang untuk memantau masyarakat secara langsung guna melakukan survei data tertentu.

  1. Berdasarkan Kriteria Penerima Gaji

Apabila karyawan belum menikah (single), maka gajinya bisa lebih sedikit. Hal ini dikarenakan kebutuhan pokok dan tanggung jawab karyawan tersebut tidak terlalu banyak, dibanding karyawan yang sudah berkeluarga dan memiliki momongan.

Begitupun dengan karyawan dengan status kerja karyawan. Apabila karyawan tersebut karyawan kontrak borongan atau harian, gaji yang diterima berdasarkan absensi kehadiran kerja setiap bulannya.

  1. Sistem Pembayaran Gaji UMR Maupun UMK

Apabila buruh kontrak, akan menerima upah minimum regional dengan pembayaran dilakukan pada tanggal 21 atau 1 per bulannya. Lantaran, buruh tersebut dikontrak sekurang-kurangnya 2-5 tahun.

Sedangkan apabila buruh borongan atau harian, akan menerima upah pembayaran pada tanggal 25 per bulannya. Buruh hanya libur satu hari dalam satu minggu. Dan buruh tidak mendapat bonus layaknya yang sudah menjadi karyawan tetap perusahaan.

Penetapan Gaji Karyawan di Gunungkidul, Yogyakarta 2021

Besaran UMR dan UMK di beberapa wilayah telah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/2020 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur di Indonesia.

Intinya dalam surat tersebut adalah harus ada upaya dari pemerintah setempat untuk memberi perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja dan buruh. Maka, menindaklanjuti hal tersebut, beberapa gubernur termasuk Gubernur Yogyakarta melakukan penyesuaian penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Gaji UMR Gunungkidul 2021

Berdasarkan SK Gubernur DIY No 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY, upah minimum di regional Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 3,54% atau menjadi Rp 1.765.000 dari upah tahun 2020 lalu Rp 1.704.608. Surat keputusan yang dibuat gubernur Yogyakarta ini merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yaitu kewenangan Kepala Daerah dalam menetapkan UMP atau UMR sebagai jaring pengaman sesuai PP No 78/2015 tentang pengupahan.

Penetapan kenaikan upah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021 kemarin. Ya, harapannya perekonomian warga Yogyakarta bisa mengalami kenaikan, kesejahteraan, bahkan pelaku usaha tetap bisa eksis di tengah pandemi Covid-19. Sehingga, stabilitas dan suasana hubungan industrial tercipta dengan kondusif.

Gaji UMK Gunungkidul 2021

Di samping penetapan UMP atau UMR Yogyakarta oleh Gubernur DIY, juga ada penetapan UMK 2021 oleh Gubernur DIY. Ada 5 kabupaten yang mengalami kenaikan UMK, satu di antaranya adalah Kabupaten Gunungkidul.

Awalnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Gunungkidul mengusulkan kenaikan UMK sebesar 5%. Namun, atas berbagai pertimbangan, kenaikan UMK Gunungkidul hanya disepakati sebesar 3,81% atau setara menjadi Rp 1.770.000.

Jika dibanding dengan UMK Gunungkidul 2020 kemarin, kenaikan UMK 3,81% ini termasuk paling tinggi di antara kabupaten lain di Yogyakarta. Kendati demikian, besaran  nominalnya masih termasuk paling rendah di antara kabupaten lainnya, seperti gaji UMK di Sleman dan gaji UMK di Bantul.

Harapannya, seluruh perusahaan dan pengusaha yang ada di Gunungkidul mematuhi UMK baru tersebut. Karena, sudah ada aturan gaji UMK Gunung Kidul, bukan hanya aturan gaji UMR Gunungkidul. Otomatis, penetapan gajinya juga berdasar aturan kabupaten setempat.

Bahkan, dalam pasal 88E ayat (2) UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) pun dijelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat. Karena, para karyawan berhak untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tiga Bagian Gaji UMR Gunungkidul 2021

Berdasarkan ketetapan pemerintah No 07 tahun 1990, gaji UMR termasuk gaji UMR Gunungkidul ada tiga bagian. Pertama, gaji pokok yang didapat dari aspek tingkatan atau tipe profesi yang disepakati antara perusahaan dan karyawan. Kedua, tunjangan awal perusahaan yang umumnya diperuntukkan bagi karyawan yang sudah berkeluarga (istri, anak, ongkos kendaraan untuk kerja di luar kantor). Ketiga, subsidi diluar gaji pokok yang berbentuk layaknya biaya makan karyawan.

Nah, ternyata walau Gunungkidul menyimpan ragam potensi perekonomian, masyarakat lebih memilih proses memperoleh kesejahteraan hidup secara pasti dengan rantau di wilayah lain yang memberikan gaji lebih tinggi daripada gaji UMR Gunungkidul. Harapannya setelah cukup modal, masyarakat Gunungkidul bisa memaksimalkan potensi daerah dan bisa lebih mempertimbangkan juga dari sisi pengeluaran jika harus merantau secara terus-menerus.

Tinggalkan komentar