Bangkalan adalah sebuah kabupaten yang ada di Pulau Madura. Secara geografis, letaknya memang berada dekat dengan ibukota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Jadi tidak heran jika suatu saat Bangkalan menjadi magnet investasi yang berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten setempat.
Sejauh ini, Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura sejak diresmikannya Jembatan Suramadu. Tidak cukup sampai disitu, Bangkalan juga menawarkan banyak destinasi wisata pilihan Jawa Timur yang indah, banyak budaya, banyak wisata kuliner, hingga kaya akan SDA yang faktanya SDA tersebut belum tergarap dengan baik.
Potensi SDA Bangkalan menjadi darma pemerintah dan masyarakat setempat untuk bersinergi mengelola SDA. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sendiri, perlu didukung adanya ketertiban pengusaha dalam membayar gaji karyawan sesuai dengan standar pemerintah. Kira-kira berapakah standar gaji UMR Bangkalan 2023 dan gaji UMK Bangkalan 2023?
Penetapan Gaji UMR Bangkalan dan Gaji UMK Bangkalan 2023
Besaran UMR dan UMK di beberapa wilayah telah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/2020 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur di Indonesia.
Intinya dalam surat tersebut adalah harus ada upaya dari pemerintah setempat untuk memberi perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja dan buruh. Maka, menindaklanjuti hal tersebut, beberapa gubernur termasuk Gubernur Jawa Timur melakukakn penyesuaian penetapan Upah Minimum tahun 2023.
Gaji UMR Bangkalan 2023
Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No 188/538/KPTS/2020 tentang UMK 2023, penetapan UMR Surabaya sebesar Rp 4.525.000. Jika mengacu besaran UMR, maka Kabupaten Bangkalan menggunakan besaran yang sama. Namun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selain mengatur UMR, juga mengatur UMK (pengupahan 37 daerah lain setingkat kabupaten/kota di Jawa Timur).
Gaji UMK Bangkalan 2023
Gaji UMK untuk Kabupaten Bangkalan 2023 sebesar Rp 2.113.000. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu, seperti kota lain di madura yaitu UMR Sampang dan UMR Pamekasan.
Sanksi Perusahaan Membayar Upah di Bawah Gaji UMR Bangkalan 2023
Ketika sudah ada peraturan mengenai kenaikan gaji UMR Bangkalan 2023, pemerintah setempat tetap masih memberi kemudahan kepada pelaku bisnis yang ada di Bangkalan. Apabila ada perusahaan yang merasa keberatan dengan besaran UMK, maka bisa mengajukan penangguhan dengan mengikuti prosedur. Mengingat, sebanyak 218 perusahaan di Kabupaten Bangkalan, masih banyak perusahaan yang tidak memberi gaji karyawan sesuai UMK Bangkalan.
Alasan kurang tertibnya perusahaan melapor ke provinsi bukan semata-mata pemerintah tidak komitmen dalam mengawasi dan membina, melainkan banyak dinamika di lapangan. Misalnya, “masak, toko kecil harus membayar gaji karyawan sesuai UMK?”.
“Penangguhan pembayaran gaji ada dalam Kepmenakertrans No KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum”.
Jika pemberi kerja masih sengaja memberi gaji di bawah UMK, maka bisa saja pemerintah memberi sanksi berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Sanksi berupa pidana, yaitu kurungan penjara dengan periode tahanan 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000.
Tiga Bagian Gaji UMR Bangkalan 2023
Berdasarkan ketetapan pemerintah No 07 tahun 1990, gaji UMR termasuk gaji UMR Bangkalan 2023 ada tiga bagian. Pertama, gaji pokok yang didapat dari aspek tingkatan atau tipe profesi yang disepakati antara perusahaan dan karyawan.
Kedua, tunjangan awal perusahaan yang umumnya diperuntukkan bagi karyawan yang sudah berkeluarga (istri, anak, ongkos kendaraan untuk kerja di luar kantor). Ketiga, subsidi diluar gaji pokok yang berbentuk layaknya biaya makan karyawan.
Definisi UMR, UMP, dan UMK
Ketiga istilah tersebut tentu terdengar sangat familiar di telinga masyarakat. Namun apakah Anda benar-benar sudah memahami perbedaannya, karena definisi ketiga kata itu ternyata sedikit berbeda. Berikut penjabaran singkat mengenai definisi UMR, UMK, dan UMP sebelum masuk pada pembahasan gaji UMR Bangkalan dan gaji UMK Bangkalan 2023.
UMR (Upah Minimum Regional)
Merupakan standar minimum yang digunakan untuk menggaji pekerja di suatu wilayah tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan penghasilan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Tentu saja besarnya UMR akan berbeda di tiap wilayah dikarenakan faktor ekonomi pada setiap daerah juga berbeda.
Perubahan peraturan yang terjadi dikarenakan mengikuti perkembangan jaman agar sistem pemerintahan terus berjalan secara efektif, hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya suatu perombakan. Dalam Kepmenaker No. 226 tahun 2000 makna gaji UMR tidak lagi difungsikan, yang awalnya UMR terbagi menjadi dua tingkatan, kini dinamakan dengan istilah baru yaitu UMP dan UMK.
UMP (Upah Minimum Provinsi)
Adalah istilah baru yang sebelumnya telah dikenal dengan sebutan UMR tingkat 1 yaitu besarnya upah minimum pada tingkat provinsi. Hal ini mencakup seluruh area wilayah kota dan kabupaten yang tergabung dalam provinsi terkait.
UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)
Jika UMP adalah UMR tingkat 1, maka UMK adalah UMR tingkat 2 yaitu besarnya upah minimum pada tingkat kota/kabupaten. Besarnya upah minimum yang hendak diberikan untuk menggaji pekerja di suatu daerah kota/kabupaten dapat memilih menggunakan pedoman standar UMK dari kota/kabupaten itu sendiri atau menggunakan standar UMP dari naungan pemerintah provinsi.
Perbedaan UMR, UMP dan UMK
Perihal besarnya gaji UMR Bangkalan 2023 dan gaji UMK Bangkalan 2023 yang masih belum dibahas tuntas, ada baiknya membaca beberapa perbedaan terkait UMR, UMP, dan UMK yang sebelumnya sudah dijabarkan definisi dari masing-masing istilah tersebut. Berikut perbedaannya :
1. Pihak yang Menetapkan
Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas surat rekomendasi dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda dengan UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
Dilihat dari sisi jangka waktu peninjauan, berdasarkan Undang-Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merombak beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan.
Penetapan besaran gaji UMP paling lama sekitar 60 hari, sedangkan UMK harus disahkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, walau keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Dikarenakan UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang berbeda. Maka secara otomatis ketiga istilah gaji tersebut memiliki masa berlaku yang berbeda pula menurut undang-undang yang mengesahkan.
Secara umum UMP mulai direalisasikan bersamaan instruksi dari pemerintah Provinsi tertanggal 1 November. Sedangkan UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan dalam hal jumlah besaran nominal kenaikan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting diantaranya, kebutuhan hidup layak, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ketetapan Ketenagakerjaan menyebutkan gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perhitungan ini mengacu pada besaranya inflasi ditambah dengan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Ditinjau dari besaran nominal yang berlaku di suatu wilayah tersebut, tiap-tiap daerah memiliki standar minimal yang berbeda. Besaran gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Hal tersebut dikarenakan faktor yang dipakai dalam rumusan perhitungannya.
Itulah sekilas pembahasan mengenai gaji UMR Bangkalan 2023 yang berhak diterima karyawan. Semoga pemerintah dan masyarakat bisa bersinergi membangun Bangkalan, mengingat potensi menjadi magnet investasi sangat besar. Pengusaha pun juga harus mengupayakan pemberian gaji minimal sesuai UMK agar produktivitas meningkat dan usaha yang dijalankan semakin berkembang pesat.