Ponorogo yang terkenal sebagai Kota Reog merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ponorogo memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang sebagian besar terdiri dari area persawahan, kehutanan, dan perkebunan.
Pada 2023, Ponorogo juga memiliki banyak perusahaan. Jika ditotal, ada lebih dari 1000 perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah, hingga besar, yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja.
Apakah dari semua perusahaan yang ada sudah membayar gaji karyawan sesuai UMK? Lalu, berapakah gaji UMR Ponorogo 2024 dan gaji UMK Ponorogo 2024?
Definisi UMR, UMP, dan UMK
Ketiga istilah tersebut tentu terdengar sangat familiar di telinga masyarakat. Namun apakah Anda benar-benar sudah memahami perbedaannya, karena definisi ketiga kata itu ternyata sedikit berbeda.
Berikut penjabaran singkat mengenai definisi UMR, UMK, dan UMP sebelum masuk pada pembahasan gaji UMR Ponorogo dan gaji UMK Ponorogo 2024.
UMR (Upah Minimum Regional)
Merupakan standar minimum yang digunakan untuk menggaji pekerja di suatu wilayah tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan penghasilan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.
Tentu saja besarnya UMR akan berbeda di tiap wilayah dikarenakan faktor ekonomi pada setiap daerah juga berbeda.
Perubahan peraturan yang terjadi dikarenakan mengikuti perkembangan zaman agar sistem pemerintahan terus berjalan secara efektif, hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya suatu perombakan.
Dalam Kepmenaker No. 226 tahun 2000 makna gaji UMR tidak lagi difungsikan, yang awalnya UMR terbagi menjadi dua tingkatan, kini dinamakan dengan istilah baru yaitu UMP dan UMK.
UMP (Upah Minimum Provinsi)
Adalah istilah baru yang sebelumnya telah dikenal dengan sebutan UMR tingkat 1 yaitu besarnya upah minimum pada tingkat provinsi. Hal ini mencakup seluruh area wilayah kota dan kabupaten yang tergabung dalam provinsi terkait.
UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)
Jika UMP adalah UMR tingkat 1, maka UMK adalah UMR tingkat 2 yaitu besarnya upah minimum pada tingkat kota/kabupaten.
Besarnya upah minimum yang hendak diberikan untuk menggaji pekerja di suatu daerah kota/kabupaten dapat memilih menggunakan pedoman standar UMK dari kota/kabupaten itu sendiri atau menggunakan standar UMP dari naungan pemerintah provinsi.
Perbedaan UMR, UMP dan UMK
Perihal besarnya gaji UMR Ponorogo 2024 dan gaji UMK Ponorogo 2024 yang masih belum dibahas tuntas, ada baiknya Anda membaca beberapa perbedaan terkait UMR, UMP, dan UMK yang sebelumnya sudah dijabarkan definisi dari masing-masing istilah tersebut. Berikut perbedaannya :
Pihak yang Menetapkan
Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas surat rekomendasi dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah.
Berbeda dengan UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor kebutuhan hidup layak.
Jangka Waktu Peninjauan
Dilihat dari sisi jangka waktu peninjauan, berdasarkan Undang-Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merombak beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.
Kebijakan tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besaran gaji UMP paling lama sekitar 60 hari, sedangkan UMK harus disahkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, walau keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.
Masa Pemberlakukan Ketentuan
Dikarenakan UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang berbeda. Maka secara otomatis ketiga istilah gaji tersebut memiliki masa berlaku yang berbeda pula menurut undang-undang yang mengesahkan.
Secara umum UMP mulai direalisasikan bersamaan instruksi dari pemerintah Provinsi tertanggal 1 November. Sedangkan UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.
Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan dalam hal jumlah besaran nominal kenaikan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting diantaranya, kebutuhan hidup layak, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ketetapan Ketenagakerjaan menyebutkan gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perhitungan ini mengacu pada besarnya inflasi ditambah dengan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Besaran Nominalnya
Ditinjau dari besaran nominal yang berlaku di suatu wilayah tersebut, tiap-tiap daerah memiliki standar minimal yang berbeda. Besaran gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Hal tersebut dikarenakan faktor yang dipakai dalam rumusan perhitungannya.
Baca juga: Gaji UMR Trenggalek 2024
Penetapan Gaji UMR Ponorogo dan Gaji UMK Ponorogo
Besaran UMR dan UMK di beberapa wilayah telah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/2020 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur di Indonesia.
Intinya dalam surat tersebut adalah harus ada upaya dari pemerintah setempat untuk memberi perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja dan buruh.
Maka, menindaklanjuti hal tersebut, beberapa gubernur termasuk Gubernur Jawa Timur melakukan penyesuaian penetapan Upah Minimum tahun 2024.
Gaji UMR Ponorogo 2024
Jika merujuk pada besaran UMR, sejatinya adalah merujuk pada UMR Surabaya. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No 188/889/KPTS/013/2022 tentang UMK 2024, penetapan UMR Jawa Timur sebesar Rp 4.638.582 – 4.725.479. Sehingga, gaji UMR Ponorogo 2024 adalah Rp 4.638.582.
Gaji UMK Ponorogo 2024
Selain mengatur besaran UMR Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengatur besaran UMK (pengupahan 37 daerah lain setingkat kabupaten/kota di Jawa Timur).
Gaji UMK Kabupaten Ponorogo 2024 sebesar Rp Rp2.235.311. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 85.602 dibanding tahun sebelumnya, persis dengan kenaikan Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Pasuruan, Magetan, Trenggalek, Situbondo, dan Pamekasan.
Sanksi Perusahaan Membayar Upah di Bawah Ketentuan
Ketika sudah ada peraturan mengenai kenaikan gaji UMK Kabupaten Ponorogo 2024 atau orang biasa menyebutnya dengan gaji UMR Ponorogo 2024, pemerintah setempat tetap memberi kemudahan kepada pelaku bisnis yang ada di Kabupaten Ponorogo.
Apabila ada perusahaan yang merasa keberatan dengan besaran UMK, maka bisa mengajukan penangguhan dengan mengikuti prosedur yang ada dalam Kepmenakertrans No KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.
Misalnya, pada 2020 kemarin, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Ponorogo, sebanyak 7 perusahaan melakukan penangguhan pembayaran gaji sesuai ketentuan. Ketujuh perusahaan itu adalah perusahaan transportasi dan perdagangan.
Hal ini tidaklah mengapa, masih ditoleransi, agar kenaikan UMK bisa diterima semua pihak, baik oleh pekerja maupun pengusaha.
Namun, perusahaan harus tetap mengupayakan pemberian gaji minimal sesuai ketentuan UMK. Apabila pemberi kerja sengaja memberi gaji di bawah UMK, maka bisa saja pemerintah memberi sanksi berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.
Sanksi berupa pidana, yaitu kurungan penjara dengan periode tahanan 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000.
Baca juga: Gaji UMR Ngawi
Tiga Bagian Gaji UMR Ponorogo
Berdasarkan ketetapan pemerintah No SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, gaji UMR termasuk gaji UMR Ponorogo 2024 ada tiga bagian.
- Pertama, gaji pokok yang didapat dari aspek tingkatan atau tipe profesi yang disepakati antara perusahaan dan karyawan.
- Kedua, tunjangan tetap yang umumnya diperuntukkan bagi karyawan dan keluarganya secara tetap dalam satuan waktu yang sama dengan waktu pembayaran gaji pokok. Misal, tunjangan istri, tunjangan anak.
- Ketiga, tunjangan tidak tetap yang diperuntukkan bagi karyawan dan keluarganya secara tidak tetap dan dalam satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran gaji pokok. Misal, tunjangan makan kehadiran.
Itulah ulasan mengenai gaji UMR Ponorogo 2024 dan gaji UMK Ponorogo 2024 yang berhak diterima karyawan.
Meskipun tidak ada data terbaru secara pasti berapa banyak perusahaan di Ponorogo, tetapi pada 2023 hanya 7 perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran gaji karyawan sesuai UMK.
Prasangka baiknya, perusahaan yang tidak mengajukan pembayaran gaji memang telah memberi gaji sesuai UMK, bukan karena tidak nakal.