Gaji UMR Madiun dan Gaji UMK Madiun 2021

Gaji UMR Madiun 2021 – Siapa yang tidak tahu kota Madiun? Hampir semua orang pasti familiar dengan nasi pecel yang merupakan makanan khas kota Madiun. Selain itu, Madiun juga lebih dikenal sebagai kota perintis perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang telah menjadi sebuah organisasi pencak silat yang diikuti oleh sekitar 7 juta anggota, baik dalam hingga luar negeri.

Banyak pelancong yang tertarik berkunjung ke kota Madiun dikarenakan hadirnya wisata-wisata sejarah di kota ini mengingatkan akan peristiwa penting yang menjadi bagian sejarah Indonesia. Namun, apakah sekedar melancong saja cukup? Bagaimana jika merantau untuk bekerja di kota ini? Berapa gaji UMR Madiun 2021?

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Sebelum masuk ke penetapan gaji UMR Madiun 2021, Anda harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK. Lantaran, sistem pengupahan yang mayoritas orang menyebutnya dengan UMR, nyatanya sudah tidak digunakan lagi.

  1. Berdasarkan Definisi

UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan karyawan wilayah provinsi. Penetapannya dilakukan setiap tahun melalui proses yang panjang.

Pertama, perwakilan birokrat, buruh, akademisi, dan pengusaha melaksanakan rapat perumusan UMR. Kedua, membentuk tim survei untuk mencari informasi harga sejumlah kebutuhan hidup para karyawan, pegawai, dan buruh. Ketiga, memperoleh angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah upah minimum yang menggantikan UMR.  Cakupan wilayahnya meliputi seluruh wilayah yang ada dalam satu provinsi, baik kota maupun kabupaten.

UMK adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan karyawan wilayah kabupaten/kota. Penetapannya dilakukan setiap tahun dengan melalui proses yang panjang. Walau sama-sama ditetapkan oleh gubernur, tetapi masing-masing kota/kabupaten memiliki tingkat UMK berbeda.

Dalam menetapkan UMK, gubernur harus menetapkan gaji dengan nominal yang lebih besar daripada nominal UMR. Namun, apabila di suatu kabupaten/kota belum bisa menetapkan gaji dengan standar UMK, maka pemilik usaha bisa memberikan gaji karyawan dengan standar UMR.

  1. Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Telah ada aturan yang merevisi penerapan UMR. Awalnya, UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 tahun 1999. Menurut ketetapan Permenaker RI tahun 1999, Upah Minimum Regional ada 2 jenis. Pertama UMR tingkat 1 (provinsi). Kedua, UMR tingkat 2 (kabupaten/kota).

Namun, direvisi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 226 tahun 2000, yang menyatakan bahwa UMR sudah tidak berlaku lagi. UMR tingkat 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Sedangkan UMR tingkat 2 menjadi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). 

  1. Berdasarkan Penetapan Gaji

Pendapatan karyawan di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan pendapatan karyawan di tingkat kabupaten atau kota sebenarnya sama saja ditetapkan oleh gubernur. Hanya saja, gubernur mendapat masukan dari DPD tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten. Selanjutnya, wewenang DPD adalah memantau masyarakat secara langsung guna melakukan survei data tertentu.

  1. Berdasarkan Kriteria Penerima Gaji

Status pernikahan dapat mempengaruhi besarnya penghasilan. Karyawan yang belum menikah atau masih lajang maka gajinya bisa lebih sedikit. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan pokok dan tanggung jawab karyawan tidak terlalu banyak, dibanding karyawan yang sudah berkeluarga dan memiliki momongan.

Selain status pernikahan, status kerja karyawan juga berpengaruh. Apabila karyawan tersebut karyawan kontrak borongan atau harian, gaji yang akan diterima berdasarkan absensi kehadiran kerja setiap bulannya.

 5. Berdasarkan Sistem Pembayaran

Apabila buruh kontrak, akan menerima upah minimum regional dengan pembayaran dilakukan pada tanggal 21 atau 1 per bulannya. Lantaran, buruh tersebut dikontrak sekurang-kurangnya 2-5 tahun.

Sedangkan apabila buruh borongan atau harian, akan menerima upah pembayaran pada tanggal 25 per bulannya. Buruh hanya libur satu hari dalam satu minggu. Dan buruh tidak mendapat bonus layaknya yang sudah menjadi karyawan tetap perusahaan.

Penetapan Gaji UMR Madiun 2021 dan UMK Madiun 2021

Besaran UMR dan UMK di beberapa wilayah telah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/2020 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur di Indonesia.

Intinya dalam surat tersebut adalah harus ada upaya dari pemerintah setempat untuk memberi perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja dan buruh. Maka, menindaklanjuti hal tersebut, beberapa gubernur termasuk Gubernur Jawa Timur melakukan penyesuaian penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Gaji UMR Madiun 2021

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021, penetapan UMR Surabaya 2021 sebesar Rp 4.300.479. Jika Madiun belum ada UMK, maka akan menggunakan standar ini, begitupun dengan standar gaji UMR Mojokerto 2021 dan wilayah lainnya di Jawa Timur.

Di samping gaji UMR, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengatur pengupahan 37 daerah lain setingkat kabupaten/kota di Jawa Timur.  Upah minimum wilayah Madiun dibagi menjadi dua, yaitu wilayah Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.

Gaji UMK Madiun 2021

Besaran gaji UMK Kota Madiun 2021 sebesar Rp 1.954.705,75. Bersamaan dengan 11 daerah lainnya, Kota Madiun tidak mengalami kenaikan nilai UMK 2021.

Sedangkan besaran gaji UMK Kabupaten Madiun 2021 sebesar Rp 1.951.588,16. Dari proses rasionalisasi, angka ini naik Rp 38.000 dibanding tahun sebelumnya.

Sanksi Perusahaan Membayar Upah di Bawah UMR

Sangat disayangkan, ketika terjadi kenaikan UMR termasuk gaji UMK Madiun 2021 setiap tahunnya, masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah sebagaimana ketentuan pemerintah. Pada 2015, dari 332 perusahaan yang ada di Madiun, hanya 80% yang sudah menggaji karyawan sesuai UMK, sementara sisanya belum. Harapannya, ini tidak terulang lagi kedepannya dan jika perusahaan memang belum bisa membayar sesuai UMK, bisa segera lapor dan mengadakan penangguhan.

Karena, jika pemberian gaji di bawah ketentuan minimum disengaja, pemerintah dapat memberi sanksi berdasar UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Sanksi berupa pidana, yaitu kurungan penjara dengan periode tahanan 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000.

Tiga Bagian Gaji UMR Madiun 2021

Berdasarkan ketetapan pemerintah No 07 tahun 1990, gaji UMR termasuk gaji UMR Madiun 2021 ada tiga bagian. Pertama, gaji pokok yang didapat dari aspek tingkatan atau tipe profesi yang disepakati antara perusahaan dan karyawan. Kedua, tunjangan awal perusahaan yang umumnya diperuntukkan bagi karyawan yang sudah berkeluarga (istri, anak, ongkos kendaraan untuk kerja di luar kantor). Ketiga, subsidi diluar gaji pokok yang berbentuk layaknya biaya makan karyawan.

Bagaimana apakah sekedar melancong di Kota Madiun saja sudah cukup bagi Anda ? Setelah mengetahui jumlah gaji UMR Madiun 2021 apakah Anda berminat bekerja di kota pencak silat ini sekaligus berburu nasi pecel setiap hari ? Tentukan sendiri pilihan Anda.

Tinggalkan komentar